Sebetulnya, mereka yang anti asap rokok hanya menginginkan hak untuk bernafas tanpa terganggu asap rokok. Akan tetapi, pro asap tentu punya sanggahan, walaupun sebetulnya agak-agak ngawur, alias fallacious:

“Mohon hargai juga hak kami untuk merokok!” 

Kalau kita baca sekilas pasti terasa ada yang salah dalam pernyataan di atas. Memang, masalah merokok bukan cuma hak pribadi, tapi juga hak orang lain untuk sehat. Perokok tetap berhak merokok, selama tidak menganggu orang lain. Jawaban untuk sanggahan seperti ini sebetulnya sederhana:

“Hak untuk merokok dapat dilakukan di rumah masing-masing, atau di outdoor.”

Pernyataaan seperti itu masih tetap bisa didebat lagi oleh seorang pro asap. Misalnya:

“Demikian juga yang ingin bernafas tanpa asap rokok, dapat di rumah atau outdoor!”

Argumen di atas juga sesat, karena ini sekali lagi bukan hak merokok, tapi hak untuk sehat. Menyanggahnya gampang:

“Apakah kesehatan perokok terganggu jika bernafas dengan udara yang bersih asap rokok?”

***

Sesaat, perdebatan di atas nampak sudah selesai. Namun sebetulnya masih bisa didebatkan, diperluas, dibolak-balik lagi. Misalnya, seorang pro asap mungkin akan menyanggah seperti ini.:

“Kalau begitu, bis kota juga harus dilarang karena mengeluarkan asap.”

Kalau sudah begini, maka perdebatan sudah melebar. Mungkin sengaja dibuat lebar, mungkin tidak sengaja. Namun akibatnya diskusi jadi tidak fokus dan tidak ketemu titik solusinya. Ada banyak sanggahan, misalnya bahwa pemerintah juga sudah mulai mengatur kendaraan bermotor yang asapnya mengganggu, dan banyak lagi.

Akan tetapi untuk argumen yang konyol, sayang rasanya kalau tidak dipakai buat main-main sedikit:

“Apakah Bung juga mau lari-lari di jalan sambil dinaiki 30 orang,” kata anti asap rokok.

“Lho Anda jangan memperluas isunya dong!”

“Kan Anda dulu yang memperluas, saya jadi terbawa Anda”

Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal masalah ini sebetulnya gampang, perokok boleh merokok di mana saja asal semua asapnya dihisap sendiri.

Tak lama setelah BamSat (Bambang Soesatyo) membantah telah ditegur atasannya, anggota DPR Fraksi Golkar ini melemparkan sanggahan lagi lewat Twitter:

Logika saja: Kalau ada teguran, tentu tdk akan ada menteri yg terpaksa di dubeskan. Dan Golkar tdk akan gas pol utk membongkar Century.

Setelah membaca “logika” ini, kita mungkin akan menuduh pernyataan BamSat provokatif, menyebalkan, bodoh, dsb. Pada kenyataannya, BamSat telah “menjebak” rakyat (yang semestinya dia wakili di DPR) dengan sesat logika silogisme.

Untuk membuktikan bahwa BamSat telah “menjebak” rakyat, kita harus mengurai omongannya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana:

1. Jika ada teguran, maka Golkar tidak akan aktif membongkar Century.
2. Jika Golkar tidak aktif membongkar Century, maka SMI tidak terpaksa dikirim ke World Bank

Kesimpulan: Jika ada teguran, maka SMI tidak akan terpaksa dikirim ke World Bank.

Di sini terlihat kalau BamSat “curang” dua kali.

Pertama, dia mengubah sebuah silogisme menjadi hubungan sebab-akibat biasa. Dan kedua, BamSat memakai statement yang tidak terbukti (statement ke-2). Tidak ada bukti kalau Sri Mulyani dikirim dan karena terpaksa. Dan karena statement kedua tidak terbukti, maka seluruh pernyataan Bambang Soesatyo tidak dapat diterima karena tidak logis.

Lucu juga sebetulnya, karena awalnya BamSat justru menantang kita untuk memakai logika.

Hari ini, setahun yang lalu, SBY mengumumkan Boediono sebagai pasangan wapresnya untuk Pilpres 2009. Esok hari, juga tepat setahun yang lalu, Boediono akan diserang dengan tudingan agen neolib. Setahun setelah neolib menjadi istilah yang jamak di perpolitikan, kita musti bertanya apakan diskusi selama ini dapat diterima oleh akal logika.

Walaupun menelisik politikus secara kritis itu wajib, tetapi bersikap kritis membutuhkan logika akal yang runtun. Apa yang terjadi pada umumnya adalah lawan politik menempelkan label “neolib” ke Boediono, lalu menghajar neolib habis-habisan, tanpa benar-benar kritis melihat apakah Boediono mempraktikkan motif neolib.

Sesat pikir ini disebut dengan “straw man fallacy“, atau kesesatan boneka jerami. Modus operandinya adalah dengan membuat pernyataan boneka jerami (biasanya berupa sesuatu yang mirip atau terkait), lalu menyerang pernyataan tersebut. Karena boneka jerami itu lebih mudah dikalahkan maka tercipta ilusi bahwa lawan debat sudah terkalahkan.

Susunan serangan “boneka jerami” adalah berupa logika seperti ini:

1. Dinyatakan bahwa A adalah X
2. Jika sesuatu adalah X, maka buruk
3. Kesimpulan: A itu buruk

Kesesatan dimulai tepat pada loncatan logika dalam premis 1. Apakah benar A memang X? Jangan-jangan A bukan X. Tetapi fokus diskusi biasanya teralihkan pada premis 2 apakah X itu buruk atau baik. Karena mahzab ekonomi tidak pernah hitam putih, maka tercipta kesimpulan bahwa X adalah sesuatu yang kontroversial, dengan kata lain A adalah sesuatu yang kontroversial.

Padahal bisa juga kita lebih kritis melihat apakah kebijakan-kebijakan Boediono bermotifkan neoliberalisme. BLBI misalnya, apakah benar “bailout” BLBI sejalan dengan gagasan ekonomi liberal dimana negara mendorong ekonomi pasar bebas. Atau divestasi Indosat, apakah benar bermotifkan mendivestasi aset negara? Diskusi seperti ini relevan dan menyehatkan, tapi nyaris tidak terjadi. Mungkin karena para politikus tahu benar bahwa diskusi yang terlampau kompleks akhirnya tidak menarik perhatian masyarakat.

Menurut FPI, aksi tersebut harus dibubarkan karena mendukung Ahmadiyah yang telah dinyatakan sesat oleh Bakor Pakem. Di tempat terpisah, Komandan Laskar Islam Munarman menanggapi:

Kenapa mereka mengadakan aksi untuk mendukung organisasi kriminal? AKKBB juga memasang iklan di koran untuk mendukung Ahmadiyah. Itu artinya mereka menantang kami lebih dulu. Jika tidak siap perang, jangan menantang.
—Kompas

Beginilah dinamika bernegara, memakai fallacy demi fallacy untuk mengamankan tindakan yang jelas-jelas salah. Kali ini fallacy dipakai adalah jenis red herring. Istilah red herring berasal dari ikan asap yang baunya menyengat sehingga dapat mengalihkan perhatian. Orang Indonesia punya terasi, jadi kita sebut saja ini fallacy/kesesatan jenis terasi.

Lalu terasi apa yang akan beredar dalam 1-4 hari ke depan? Mungkin opini akan diarahkan ke isu Ahmadiyah yang bertentangan dengan keyakinan, sehingga layak dihajar.

Sebetulnya sah-sah saja kalau FPI merasa benar, menuding orang lain kafir, dan menuntut Ahmadiyah dibubarkan. Yang menjadi masalah adalah ketika FPI menggunakan tindakan kekerasan ala preman untuk mempertahankan pendiriannya. Bukankah premanisme inilah yang membuat masyarakat gusar dengan keberadaan FPI?

“Tolong berikan saya jawaban, bagaimana cara membangun bangsa ini dengan menyuburkan pornografi,” tegasnya.

Sebuah pertanyaan yang membingungkan? Iya, karena sebetulnya itu adalah dua buah pertanyaan yang dijadikan satu:

1. Apakah pornografi tidak membangun bangsa?
2. Bagaimana cara membangun bangsa kalau pornografi subur?

Sesat logika ini disebut plurium interrogationum. Atau pertanyaan jebakan/jamak, di mana premis kedua menjebak penjawab menyetujui premis pertama. Contoh lainnya:

• “Kamu masih sering mbolos kuliah?”
• “Kamu masih sering gonta-ganti pacar?”

Jika pertanyaan tersebut dijawab, maka otomatis si penjawab menyetujui pernyataan pertama, yaitu sering membolos kuliah dan sering gonta-ganti pacar.

Pertanyaan pertama Nuh sebetulnya juga sesat logika, tepatnya non causa pro causa, atau sebab-akibat yang salah. Nuh bertanya apakah pornografi tidak membangun bangsa. Padahal, korelasi pornografi dengan pembangunan bangsa masih sangat diperdebatkan. Negara seperti Inggris, Perancis, Jepang, Cina, Singapura, dan Arab Saudi, misalnya; ada mengijinkan pornografi ada yang tidak, toh mereka tetap negara maju. Contoh lain sebab-akibat salah adalah:

• “Harga sembako naik gara-gara reformasi.”

Pernyataan Nuh juga mengandung sesat logika yang ketiga, yaitu false dillema, atau dilema sempit. Sesat model ini menyempitkan pilihan menjadi dua, walaupun pada kenyataannya ada pilihan. Dalam kasus ini, Nuh bahkan menyempitkan pilihan menjadi satu. Contoh false dilemma:

• “Subsidi BBM harus dikurangi kalau tidak APBN kita jebol.”

Mari cermati. Sesat false-dilemma besutan Menkominfo ini dimulai dengan sesat non causa pro causa. Sesat ini menjebak jawaban menjadi ‘tidak’, karena hubungan sebab akibat antara pornografi dan pembangunan tidaklah saklek ya-tidak.

Kemudian Nuh membungkus lagi pernyatannya dengan sesat plurium interrogationum, sehingga pilihan jawaban cuma ‘tidak ada’, karena pernyataan pertama jawabannya ‘tidak’.

Maka lengkaplah pertanyaan pendek Nuh, menjadi sesat combo 3.

Saya tidak terlalu menyalahkan ketika logika sesat dipakai orang awam. Walaupun menjerumuskan diskusi ke arah debat kusir, perlu tidaknya retorika dalam diskusi adalah isu abu-abu. Yang jelas, logika sesat sangat tabu dalam konteks akademik.

Tapi saya menyalahkan ketika logika sesat dilontarkan seorang Menteri RI yang juga mantan Rektor ITS, karena itu merusak komunikasi dan menutup diskusi. Mungkin beliau capek, atau khilaf. Tapi saya mengharap lebih.

Kenapa begitu? Sebab, ad hominem adalah salah satu bentuk logical fallacy. Dan logical fallacy itu salah besar, karena bisa menjebak perdebatan konstruktif menjadi debat kusir penuh retorika. Dan yang paling penting, logical fallacy menghasilkan kesimpulan yang sesat karena tidak disusun dengan logika yang benar.

Logical fallacy jenis ad hominem—alias serangan pribadi— adalah argumen yang menyerang pribadi lawan debat, bukan argumennya. Parahnya, walaupun serangan pribadi itu salah, dia sukar dipatahkan. Parahnya lagi, ad hominem dapat dilontarkan sangat frontal, dan dapat juga dikemas sangat halus hingga tidak ada yang menyadarinya.

Contoh ad hominem yang lazim:

Si A

FPI merazia hotel2 untuk memberantas perbuatan zinah!

Si B

FPI lagi? Dasar orang-orang munafik.

Salahnya cukup kentara kan? Argumen kedua mengolongkan FPI ke golongan munafik, sehingga perbuatan mereka jadi ‘nampak’ salah. Padahal, terlepas seseorang itu munafik atau tidak, jika yang dia lakukan benar, maka dia benar. Lagipula kita kan meributkan sah tidaknya ormas merazia hotel dengan alasan moral, bukan FPI munafik atau tidak

Contoh lain adalah ketika Megawati mengkritik pemerintahan SBY yang seperti menari poco-poco. Menganggapi komentar itu, juru bicara kepresidenan Andi Malaranggeng menjawab:

“Itu bukan tari poco-poco … tapi saya senang juga dengan pengandaian Ibu Mega karena poco-poco tarian asli dari Sulawesi”

Ini jawaban yang bener-bener bikin saya geli. Bukan karena tidak suka Mega, tapi karena tangkisan Andi yang begitu maut tanpa terlihat galak. Bagi saya ini sudah termasuk ad hominem, karena secara tidak langsung Andi merendahkan keseriusan kritik Megawati, sehingga Mega nampak konyol dan argumennya tidak sahih. Padahal, bisa jadi kan SBY dan tim-nya memang poco-poco?

Ada banyak contoh ad hominem, tapi komen-komen di blog saya kayaknya juga ada beberapa, termasuk juga *mungkin* di postingan-postingannya blog ini. Semoga tidak. Amin.

Satu hal yang pasti, bangsa ini baru akan maju jika sudah terbiasa berdiskusi secara konstruktif, termasuk juga bebas dalam kesalahan berargumentasi.

Sampai ketemu di postingan lain soal logical fallacy, ya Bu? :D

Jika ada dua teori yang keduanya adalah sebuah dugaan, maka pilihlah yang paling sederhana.

Atau dengan kata lain jika ada dua pernyataan yang kita sendiri tidak yakin akan kebenarannya, maka pakailah pernyataan yang paling masuk akal.

Occam’s razor memegang peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan karena cara berpikir ini mengarahkan ilmuwan dan akademik untuk tidak membuat asumsi berlebihan atas sebuah fakta.

Nah, kalau ada dua teori kenapa kepolisian RI tidak melakukan uji DNA atas mayat Dr. Azhari, si tersangka pembuat bom Bali:

Teori 1: Mayat yang diduga adalah Dr. Azhari sebenarnya adalah mayat orang lain. Polri tidak ingin rahasia mereka ketahuan, karena sebenarnya Polri ditekan untuk ikut melakukan konspirasi besar AS dan Inggris untuk menyembunyikan Dr Azhari. Asal tahu aja, Al-Qaeda (organisasi induk yang mengatur Dr. Azhari dkk), adalah lembaga yang diprakarsai AS dan Inggris untuk membangun sentimen anti-muslim ke seluruh dunia.

… dan…

Teori 2: Polisi Indonesia merasa tidak perlu melakukan tes DNA mengingat mayat relatif utuh dan sidik jari masih dapat dkenali. Lagipula, jika mayat terebut dilihat saja sudah nampak seperti jenazah Dr. Azhari, tes DNA bisa memperumit masalah karena akurasi tes DNA tidak setinggi yang kita kira. Jika hasil tes DNA tidak sama, masalah bisa jauh lebih kompleks.

Manakah yang akan anda pilih? Mari fokus pada masalah yang riil :) Seperti kasus kelaparan, inflasi dua digit, dan suap dimana-mana.