Dalam konferensi pers menanggapi video seks artis (17/06), Menkominfo Tifatul Sembiring meminta pihak Kepolisian agar segera menuntaskan kasus video porno supaya kasus mirip-mirip ini menjadi clear. Kemudian dia menggunakan analogi penyaliban dalam agama Islam dan Kristen:

Tanpa kejelasan, persoalan [video seks] ini akan terus menggantung. Dan jika soal mirip-mirip ini tak dapat ditegaskan berdasarkan penyelidikan aparat hukum, maka ini dapat menghabiskan energi masyarakat ketika banyak persoalan lain yang tak kalah penting perlu mendapat perhatian dari seluruh komponen bangsa.

Berkait dengan isitlah “mirip” ini, tanpa berpretensi apa-apa saya sampaikan dalam forum, ada pelajaran dari sejarah yang juga menjadi pengetahuan kita bersama. Dalam soal analogi mirip ini saya katakan dalam sejarah terjadi dimana ummat Islam meyakini bukan Nabi Isa as. yang disalib, melainkan seseorang yang mirip Nabi Isa-ah yg disalib. Sementara ummat Nasrani meyakini bahwa Yesus-lah yg disalib. Dengan tidak bermaksud mengaitkan aspek teologi, soal mirip-mirip ini ternyata berimplikasi panjang dalam sejarah.

—dari Facebook Page Tifatul Sembiring

Pernyataan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan karena analogi itu mengatakan siapa yg disalib sebaiknya tidak menggantung. Harus diclearkan, apakah yang disalib itu mirip Isa atau Yesus. Harus diclearkan perbedaan Islam & Kristen dalam melihat penyaliban, karena implikasinya panjang.

Inilah sejatinya yang melukai umat beragama, karena semestinya perbedaan ajaran agama tidak diselesaikan. Ummat Islam punya keyakinan sendiri, demikian juga ummat Kristiani, karena negara melindungi kita untuk memeluk agama yang kita yakini.

Bagi beberapa umat muslim, pernyataan Tifatul tidak salah. Tentu mereka benar, karena Islam memang memiliki perspektif sendiri melihat kejadian penyaliban tersebut. Hal seperti ini biasa dipercakapkan di kalangan internal muslim. Yang menjadi masalah adalah ketika pernyataan itu dilempar ke ruang publik, oleh seorang negarawan. Tentu saja itu memancing kemarahan, karena pernyataan internal itu telah mengancam rasa aman dalam beragama.

Pernyataan Tifatul juga bisa menyeret Menkominfo ke pasal penodaan agama yang kontroversial itu. Tapi saya rasa itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah Tifatul Sembiring meminta maaf dengan tulus atas analogi yang insensitif itu. Lagipula saat ini PKS sedang merubah citra dari partai Islam ke partai inklusif.

UPDATE: Bijaklah dalam berkomentar, jangan melemparkan kebencian ke agama lain. Yang melanggar akan dihapus.

Mengajukan dan Menyalurkan Dana Pembangunan Bukan Hak DPR
DPR (legislatif) bertugas untuk menetapkan anggaran dan mengawasi penyalurannya, sementara presiden, mentri, gubernur, bupati, dst (eksekutif) bertugas untuk mengajukan dan menyalurkan. Ini adalah prinsip dasar separations of power (pembagian kekuasaan) yang dianut Indonesia, dan diatur oleh UUD ’45. Jika Dana Aspirasi diijinkan, maka DPR telah melanggar konstitusi.

Dana Aspirasi Tidak Tepat Sasaran
Setyo Novanto dari Fraksi Golkar (NTT), mengklaim kalau dana aspirasi 15M per anggota DPR berguna untuk pemerataan pembangunan (tanggapan serupa dari Idrus Marham, sekjen Golkar). Setyo mungkin tidak tahu kalau kursi di DPR dibagi berdasar kepadatan penduduknya. Dengan kata lain, daerah yang padat akan mendapatkan dana aspirasi lebih banyak. Jakarta (21 wakil) akan mendapat 315M, sementara NTT (11) cuma mendapat 165M.

Dana Aspirasi Merusak Sistem Reward-And-Punishment
Pemilu adalah sistem ganjaran-dan-hukuman untuk mengganti anggota DPR yang kinerjanya buruk dan mempertahankan yang bagus. Persis seperti penilaian tahunan di kantor-kantor. Dana Aspirasi berpotensi mengangkat citra anggota DPR lama (incumbent) yang belum tentu kinerjanya bagus dan sekaligus mempersulit calon baru untuk bersaing secara fair. Ini akan sangat merusak sistem demokrasi kita.

Sistem anggaran Indonesia sudah bocor di mana-mana. Kita tidak perlu sistem tambahan baru yang tidak jelas dan memperbanyak kebocoran. Mari tolak dana aspirasi!

Baca juga tulisan Benny Handoko.

Baru dua hari Obrolan Langsat berlalu, dua pernyataan Aburizal Bakrie di acara tanya jawab ini sudah bertentangan.

Pertama, pernyataan kalau Ketua Golkar ini sudah menegur kadernya BamSat (Bambang Soesatyo). Ketika dikonfirmasi melalui twitter, BamSat justru membantah pernah ditegur. Dia malah menuduh pernyataan itu ngarang.

Kedua, pernyataan kalau salah satu perusahaannya, KPC menang sengketa pajak 2,1 T karena bersih dan berani fight:

“KPC bersih menjalankan semuanya. Kalau semua bersih, percayalah keadilan akan membela,” jawab Ical menanggapi pertanyaan resep keberhasilan KPC memenangkan sengketa pajak melawan pemerintah.—detik finance

Dua hari kemudian Kompas menurunkan berita tentang kesaksian Gayus bahwa ia pernah menerima 500.000 dolar AS dari KPC:

Kepada penyidik, Gayus mengaku, tahun 2008 pernah menerima 500.000 dollar AS dari Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai jasa mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) untuk tahun pajak 2001-2004, yang tertahan di Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Office di Gambir.—Kompas

Memasuki hari ketiga setelah Obsat (Obrolan Langsat), jika saya Bakrie, saya akan memastikan tidak ada lagi omongan saya di Obsat yang berlawanan lagi. Tapi itu kalau saya Bakrie.

Di acara Obrolan Langsat, Ketua Golkar Aburizal Bakrie dihujani pertanyaan-pertanyaan seperti KPC, Lapindo, hingga SMI. Salah satu hadirin menanyakan komentarnya terhadap perilaku anggota DPR dari fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Dan tanggapan Ical adalah seperti berikut:

ARB: saya sudah tegur dg keras Bambang Soesatyo. Dia bilang akan perbaiki #obsat
—dari twit Ndoro Kakung, twit serupa dari Isyana

Tak lama kemudian muncul tanggapan dari twit Bambang Soesatyo:

@hermansaksono @ndorokakung Huahaa..haaa.. Ngarang banget!
—Bambang Soesatyo, twit tanggapan serupa

Jadi yang benar siapa? Saya pikir tidak ada yang namanya dua fakta. Mungkin Bambang tidak jujur di Twitter atau Aburizal Bakrie bohong di Obsat.

Klaim bahwa KBRI Thailand telah mengamankan 300 WNI dari zona bentrok ini membuat panas Sunu, teman saya yang sedang belajar di negeri Gajah Putih. Pasalnya, hingga saat ini masih ada sekitar 40 WNI yang terjebak di Athen apartment, Petchburi Road. Pada umumnya mereka adalah warga negara Indonesia yang sedang kuliah di Thailand.

Setelah pemimpin gerakan Kaos Merah digrebek oleh militer Thailand, massa sempat mengamuk dan membakar sejumlah tempat penting seperti mall Central World dan stasiun televisi Channel 3. Buntut dari berbagai huru-hara ini, militer menutup sejumlah zona di Bangkok. Salah satunya adalah tempat di mana 40 WNI itu berada.

Dari laporan teman-teman yang masih berada di sana, terdengar jelas suara ledakan dan tembakan, walaupun suasana mulai mereda tadi malam.

Petchburi Road setelah ditutup oleh militer. Foto dari Agus Nugroho
mahasiswa PhD Teknik Sipil yang tinggal di Athen Apartment

Foto asap hitam hasil kerusuhan kaos merah, diambil dari Lantai 2, Athen Apartment (Agus Nugroho)

Mengapa pemerintah tidak memindahkan WNi di apartemen Petchburi Road yang hanya berseberangan dengan KBRI?

Dari informasi yang saya dapat, KBRI menyuruh teman-teman WNI untuk pindah. Tetapi KBRI tidak menyediakan penampungan untuk mereka. Selain itu, menurut Sunu, KBRI hanya menyediakan satu buah van, yang tentu saja tidak memadai untuk memindahkan 40 orang. Di lain sisi pemerintah justru mengeluarkan pernyataan yang tidak enak di kuping:

“Kalau memang merasa membutuhkan perlindungan, ikuti saja imbauan kami atau tanggung sendiri akibatnya.”
—Teguh Wardoyo, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, tentang himbauan KBRI agar WNI dievakuasi atau tetap tinggal di rumah (Vivanews)

Agak aneh ketika pemerintah menerbitkan berita heroik telah mengevakuasi banyak WNI, tapi di lain sisi masih ada yang ditelantarkan. Hingga hari ini.

Saya kok prihatin ya mendengar pelajar-pelajar kita ditelantarkan seperti ini. Apakah ini memang protokol Kemenlu dalam menangani rakyatnya sendiri?

• Kondisi di Bangkok mulai kondusif. Baca laporan evakuasi Bangkok di blognya Sunu.
• Kompas menurunkan berita bantahan soal evakuasi WNI

Sri Mulyani tidak rugi apa-apa.

Karena ditarik ke World Bank adalah pengakuan internasional untuk seorang ekonom. Dalam banyak hal Sri Mulyani semestinya merasa lega karena tidak perlu lagi berurusan dengan tangan-tangan kotor di DPR dan mahasiswa yang berdemo untuk berdemo.

Tidak perlu lagi mereformasi bangsa yang tidak ingin direformasi.

Sri Mulyani tidak rugi. Indonesia yang rugi.

Lapindo Brantas mendapat penghargaan zero accident oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur—Tempo

Setelah pansus bekerja dua bulan dan bergulir hingga paripurna, ternyata, kesimpulan DPR hanya opini 530 orang. Dibalas opini dari Presiden jadi mentah lagi.

Ada yang ironis ketika fraksi-fraksi DPR bersorak-sorak merdeka setelah voting terbuka memenangkan opsi C. Opsi ini adalah opsi yang menyatakan bailout Bank Century bermasalah dan harus diperiksa lebih lanjut.

Mengapa?

Karena dengan selesainya pansus itu, maka selesailah permainan tangan-tangan Golkar, PDIP, dan PKS di sini. Ketika keputusan ranah politik itu dibawa ke ranah hukum, maka otomatis hilang sudah kesempatan anggota DPR memutarbalikkan segala sesuatu sambil sesekali nampang di televisi, ditonton puluhan ribu pemirsa, sambil berekspresi mendramatisir suasana.

Dan saya yakin bahwa KPK adalah instrumen keadilan yang lebih baik untuk menangani kasus ini. Track recordnya tidak seburuk Golkar.

“Orang-orang ribut soal RPM Konten multimedia. Saya sendiri belum baca RPM itu apalagi tanda tangan. Sebab itu dirancang dari tahun 2006″—Menkominfo Tifatul Sembiring melalui SMS

Dua hari sebelumnya, 16 Februari di BBC:

”Dengan peraturan menteri itu kita bisa menyelesaikan dan melakukan tuntutan. Kita bisa menutup ataupun membatasi ISP mereka yang ada di sini”—Menkominfo Tifatul Sembiring, mengkomentari manfaat RPM konten.

Inkonsistensi yang begitu drastis dalam dua hari?

Update 21 Februari dari siaran pers Kominfo:

“Menteri Kominfo sama sekali belum pernah membaca dan apalagi melihat hard copy (naskah) maupun soft copy rancangan tersebut atau bahkan idea dan konsep dasarnya sekalipun meski rancangan regulasi tersebut sudah disusun sejak tahun 2006 dengan berbagai modifikasi.”—Siaran Pers Kominfo menanggapi artikel di Media Indonesia.