hermansaksono

Kadang saya berpikir pemerintah memang sengaja bermaksud menyakiti perasaan konstituennya.

Lapindo Brantas mendapat penghargaan zero accident oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur—Tempo

Setelah pansus bekerja dua bulan dan bergulir hingga paripurna, ternyata, kesimpulan DPR hanya opini 530 orang. Dibalas opini dari Presiden jadi mentah lagi.

Ada yang ironis ketika fraksi-fraksi DPR bersorak-sorak merdeka setelah voting terbuka memenangkan opsi C. Opsi ini adalah opsi yang menyatakan bailout Bank Century bermasalah dan harus diperiksa lebih lanjut.

Mengapa?

Karena dengan selesainya pansus itu, maka selesailah permainan tangan-tangan Golkar, PDIP, dan PKS di sini. Ketika keputusan ranah politik itu dibawa ke ranah hukum, maka otomatis hilang sudah kesempatan anggota DPR memutarbalikkan segala sesuatu sambil sesekali nampang di televisi, ditonton puluhan ribu pemirsa, sambil berekspresi mendramatisir suasana.

Dan saya yakin bahwa KPK adalah instrumen keadilan yang lebih baik untuk menangani kasus ini. Track recordnya tidak seburuk Golkar.

Hari ini tanggal 18 Februari:

“Orang-orang ribut soal RPM Konten multimedia. Saya sendiri belum baca RPM itu apalagi tanda tangan. Sebab itu dirancang dari tahun 2006″—Menkominfo Tifatul Sembiring melalui SMS

Dua hari sebelumnya, 16 Februari di BBC:

”Dengan peraturan menteri itu kita bisa menyelesaikan dan melakukan tuntutan. Kita bisa menutup ataupun membatasi ISP mereka yang ada di sini”—Menkominfo Tifatul Sembiring, mengkomentari manfaat RPM konten.

Inkonsistensi yang begitu drastis dalam dua hari?

Update 21 Februari dari siaran pers Kominfo:

“Menteri Kominfo sama sekali belum pernah membaca dan apalagi melihat hard copy (naskah) maupun soft copy rancangan tersebut atau bahkan idea dan konsep dasarnya sekalipun meski rancangan regulasi tersebut sudah disusun sejak tahun 2006 dengan berbagai modifikasi.”—Siaran Pers Kominfo menanggapi artikel di Media Indonesia.

@hermansaksono ada apa tho dgn rpm content? td liat di kompas dikit, kayanya biasa2 aja. bagus2 aja. kt tetap butuh rule of the game dunk.

Yang namanya opini tidak akan pernah sama. Jika di jaman Pak Harto opini terlihat sama, apa yang terjadi adalah opini dipaksakan sama.

Inilah repotnya ketika pemerintah berniat menyensor opini, karena kita tidak akan sepakat. Kita mungkin sepakat bahwa pornografi itu musti dibatasi, tapi apa yang disebut porno? Model cantik memakai bikini tidak porno bagi orang biasa, tapi porno sekali bagi kaum puritan. Kita mungkin sepakat bahwa menghasut itu tidak baik, tapi apakah mengkritik kinerja presiden juga dianggap menghasut? Mustahil kita bisa membatasi kalau batasannya saja tidak ada.

Kerumitan seperti ini yang mungkin tidak dipahami pendukung sensor. Kebanyakan mereka adalah domba-domba yang jangankan bisa berbeda pendapat, berpikir sendiri saja tidak bisa! Tidak adil kalau saya diposisikan untuk jengkel dengan mereka. Sama tidak adilnya jika peraturan ini dibiarkan jalan dulu lalu dikoreksi sambil jalan.

Dalam prakteknya, menyensor internet adalah hal yang mendekati mustahil. Bagaimana caranya menyensor Twitter selain mencekal keseluruhan situs itu (termasuk mencekal informasi-informasinya yang bermanfaat)? Bagaimana caranya mencekal sebagian dari YouTube? Jika tujuannya adalah mencegah fitnah, penipuan atau kejahatan online, maka sebetulnya kita sudah punya segudang undang-undang untuk menangani itu. Undang-undang itu juga tidak mengamanatkan menteri untuk membuat lembaga sensor konten. Mengapa musti membuang energi dan uang untuk itu?

Sulit mencari itikad baik dari RPM Konten terbitan kementrian pimpinan Bapak Tifatul Sembiring ini. Saya sangat kuatir peraturan menteri ini nantinya berakhir menjadi alat yang digunakan ketika diperlukan. Seperti pisau lipat yang serbaguna. Tidak menyelesaikan masalah, tapi cukup praktis ketika dibutuhkan. Apalagi saat ini terlihat benar kalau masyarakat Internet adalah kalangan yang paling berani mengkritik pemerintah.

Maka sebelum runyam, kita tolak terus RPM konten!

Spin Doctoring adalah cara komunikasi yang zalim. Orang media tahu betul spinning itu seperti apa. Misalnya PT. Awul Awul Sejahtera melakukan kesalahan fatal. Lalu juru bicaranya membuat pertemuan pers yang spinning fakta sehingga PT. Awul Awul Sejahtera tidak terlihat salah. Bisa jadi yang terlihat salah jusru pemerintah, masyarakat sekitar, pelanggan, atau gempa bumi.

PT. Awul Awul Sejahtera bisa diganti perusahaan, instansi, rumah sakit, atau konglomerat lain.

Pansus Century saya lihat sering spinning. Setelah kecerdasan mereka dijatuhkan di titik nadir oleh saksi-saksi semacam Boediono dan Sri Mulyani, malamnya (biasanya di TVOne) mereka akan bilang:

“Jawaban Pak Boediono terlalu abstrak.”

“Jawabannya terlalu berputar-putar.”

“Jawaban saksi membingungkan.”

Padahal sudah jelas kalau mereka tidak dianiaya. Mereka cuma bodoh.

Masalahnya, jaman sekarang persidangan disiarkan langsung. Spinning sudah tidak laku. Jika anggota pansus mengaku-ngaku dianiaya, sementara lewat televisi masyarakat tahu mereka tidak teraniaya, maka itu disebut dengan tolol.